Pasar kendaraan listrik (EV) Inggris menghadapi ketidakstabilan karena perubahan mendadak dan tidak konsisten pada insentif pemerintah, khususnya yang berdampak pada armada bisnis. Penyesuaian yang baru-baru ini diumumkan pada APBN tahun 2025 telah memberikan peringatan kepada para pakar industri dan perusahaan leasing mengenai potensi kerusakan terhadap kepercayaan konsumen.
Armada Bisnis Mendorong Permintaan EV
Dunia usaha saat ini mewakili sebagian besar (sekitar 80%) registrasi kendaraan listrik dan kendaraan hibrida plug-in (PHEV) di Inggris, menurut Departemen Transportasi. Permintaan ini sebagian besar didorong oleh perusahaan leasing, yang memasok kendaraan ke armada perusahaan. Sistem perpajakan saat ini memungkinkan perusahaan yang membeli kendaraan dan membebankan biaya infrastruktur secara langsung untuk mengurangi 100% biaya dari keuntungan mereka, sehingga mengurangi beban pajak mereka. Namun, manfaat ini secara historis tidak termasuk kendaraan sewaan, sehingga menciptakan kesenjangan.
Keringanan Pajak Tertunda untuk Kendaraan Sewa
Departemen Keuangan telah mengumumkan rencana untuk memperluas pengeluaran penuh atas aset sewaan mulai Januari 2026, sehingga perusahaan dapat mengklaim 40% dari biaya pembelian sebagai keringanan pajak. Meskipun hal ini disambut baik sebagai sebuah langkah maju oleh kelompok industri seperti British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA), hal ini masih tidak memberikan manfaat langsung bagi mobil dan van.
“Setelah berkampanye selama bertahun-tahun, sungguh menggembirakan melihat Departemen Keuangan akhirnya mengakui nilai sektor ini,” kata Toby Poston, CEO BVRLA. “Namun, kami memerlukan pengeluaran penuh untuk seluruh kendaraan sewaan guna benar-benar mempercepat adopsi kendaraan listrik.”
Skema Kepemilikan Mobil Karyawan Sedang Ditinjau
Perubahan lainnya melibatkan Skema Kepemilikan Mobil Karyawan (ECOS), yang memungkinkan pemberi kerja menjual mobil kepada staf dengan harga diskon dan kontrak jarak tempuh terbatas. Skema ini dikritik sebagai celah pajak karena pengemudi menghindari pajak mobil perusahaan dengan mengambil kepemilikan. Kementerian Keuangan pada awalnya berencana untuk menutup celah ini pada bulan April 2024, sehingga berdampak pada sekitar 76.000 pembayar pajak.
Namun, penutupan tersebut telah berulang kali ditunda: pertama hingga Oktober 2026 dan sekarang hingga April 2030, dengan masa transisi selama 12 bulan untuk kendaraan yang sudah ada. Hal ini semakin lanjut memperpanjang ketidakpastian bagi dunia usaha dan karyawan yang bergantung pada skema ini.
Mengapa Ini Penting
Pergeseran insentif ini penting karena dukungan jangka panjang yang konsisten sangat penting untuk adopsi kendaraan listrik. Dunia usaha mengambil keputusan mengenai armada kendaraan bertahun-tahun sebelumnya, dan kebijakan pajak yang tidak dapat diprediksi mengganggu investasi. Inggris berisiko tertinggal dibandingkan negara lain yang menawarkan insentif yang lebih jelas untuk kendaraan listrik.
Penundaan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap target net-zero, terutama seiring transisi industri otomotif menuju mobilitas listrik. Pasar kendaraan listrik sensitif terhadap perubahan kebijakan, dan penyesuaian yang tidak disengaja mengikis kepercayaan di kalangan pelaku bisnis dan konsumen.
Sektor kendaraan listrik di Inggris memerlukan insentif yang stabil, bukan perubahan sporadis, untuk menjaga momentum dan memastikan transisi berkelanjutan menuju kendaraan tanpa emisi.
